Diskresi.
Yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris adalah Discretion.
Jika saja kita mau membuka kamus, atau mungkin lebih cepat kita membukanya di Google Translate, Discretion memiliki arti Kebijaksanaan.

Jadi setiap penggunaan hak diskresi oleh pejabat yang berwenang haruslah sesuatu yang bijaksana.




Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta hak diskresi yang akan digunakannya untuk memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) Melawai berjualan di trotoar adalah langkah yang tepat. Sebab, hal tersebut untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup para PKL.

“Kalau urusan perut, Pak Michael lihat sendiri ‘ini jihad perut, jihad perut’ kalau menurut saya urgent,” kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/3/2018). ( Michael Rolandi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta).

Boleh jadi dalam pemikiran sang wakil gubernur itu adalah langkah yang bijaksana.

Namun, jika kita mau sedikit meluangkan waktu untuk membahas akibat pemberian diskresi tersebut, boleh dikatakan bahwa penggunaan hak diskresi untuk PKL berjualan di trotoar adalah langkah yang kurang tepat. Mengapa?

Sepeda Motor Melintasi Trotoar (Sumber: kompas.com)

Coba kita lihat satu-persatu alasan di bawah ini:

Pertama: Trotoar dibangun sebagai tempat berjalan kaki (bukan untuk berjualan atau dilintasi kendaraan).
Kedua: Pemprov DKI telah membangun PD Pasar Jaya sebagai tempat berjualan.
Ketiga: Kebijakan tidak seharusnya melanggar Undang-Undang (Hukum).

Dan masih banyak lagi alasan yang tidak perlu disebutkan disini.

Yang pasti memperbolehkan pedagang berjualan di trotoar jelas melanggar Undang-Undang.

Trotoar Tanpa Pedagang Kaki Lima (Sumber: kompas.com)

Untuk lebih jelasnya ada baiknya kita melihat isi UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Diskresi.




Pengertian Diskresi menurut UU/30/2014

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 antara lain:

Pasal 22 ayat (1): Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang,

Pasal 22 ayat (2): Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk :

a.    melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b.    mengisi kekosongan hukum;

c.    memberikan kepastian hukum; dan

d.    mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

Pasal 23: Diskresi pejabat pemerintahan meliputi:

a.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;

b.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

c.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

d.    pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pasal 24: Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

a.    sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

b.    tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.    sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

d.    berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

e.    tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

f.     dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 25 ayat (1) dan (2): Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Jika kita menilik kembali pemberian diskresi kepada PKL di Melawai dan melihat uraian pada UU/30 Tahun 2014 tersebut, maka ada kenyataan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal diatas.

Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Melawai, Jakarta Selatan, melanggar peraturan daerah. Namun, dirinya akan menggunakan hak diskresi untuk tetap memperbolehkan para PKL tersebut berjualan.

Meski demikian, ia tetap meminta para PKL berjualan tidak sampai mengganggu hak pejalan kaki. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jika pedagang menempati trotoar untuk berjualan, jelas pejalan kaki akan terganggu dan akhirnya akan berjalan di jalan raya.




Penutup

Wewenang pemberian diskresi ada pada sang wakil gubernur, namun perlu ditanyakan mengenai poin-poin pada setiap pasal yang ada di UU No. 30 Tahun 2014 kepada pemberi hak diskresi, yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Pemberian diskresi tersebut baru sebatas rencana. Patut dipertimbangkan kembali. Mumpung belum terlambat.

Hosting Unlimited Indonesia