Jumat, 22 Desember 2017, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan melakukan penataan di Tanah Abang dengan menutup dua ruas jalan di depan Stasiun KA Tanah Abang, Jalan Jatibaru Raya, mulai pukul 08.00 sampai 18.00.

Suasana penutupan Jalan Jatibaru Raya (Sumber: detik.com)

Anies menuturkan bahwa penataan Tanah Abang dilakukan untuk menguntungkan semua pihak, termasuk PKL dan pejalan kaki. PKL bisa tetap berjualan, para pejalan kaki juga leluasa berjalan di trotoar.

Mendukung langkah Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat merupakan cara Pemprov DKI Jakarta membantu Presiden Joko Widodo untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di Ibu Kota.

Analisis

Kebijakan Anies Baswedan sepintas oke-oke saja. Namanya penataan pasti ke arah yang lebih baik. Dan memang sangat menguntungkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang.

Pemprov DKI memberikan lapak secara cuma-cuma. Juga tenda. Keistimewaan buat PKL berlanjut dengan tidak dipungutnya biaya retribusi. Dan yang paling menyenangkan para PKL adalah mereka bebas berjualan selama penutupan jalan berlangsung mulai pukul 8 pagi sampai jam 6 sore, tanpa takut dikejar-kejar petugas Trantib.

Anies Baswedan lupa bawa di Tanah Abang ada komponen lain selain PKL dan pejalan kaki. Disana ada warga. Ada pedagang Blok G, yang nota bene adalah bekas pedagang kaki lima yang dengan susah payah direlokasi dari kaki lima ke Blok G oleh Ahok dan Jokowi.  Ada juga sopir angkutan yang selama puluhan tahun mencari nafkah dengan melintasi Jl Jatibaru Raya. Apakah kepentingan mereka juga dipertimbangkan?




Gubernur DKI tersebut juga lupa bahwa dengan menutup ruas jalan untuk digunakan sebagai tempat pedagang kaki lima menyalahi aturan penggunaan jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dengan jelas menyatakan bahwa Jalan umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Dan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan memanfaatkan ruang manfaat jalan diancam pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ).

 

Adakah Pihak yang Dirugikan dengan Penataan Tanah Abang oleh Anies Sandi?

Keberpihakan! Itu kata yang paling sering diucapkan oleh Anies Baswedan ketika terlibat adu program dengan Ahok pada masa kampanye.

Lalu, Sandiaga Uno menegaskan hal yang sama ketika berkunjung ke kantor dinas UMKM DKI Jakarta pada Selasa 17 Oktober 2017. “UMKM, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja akan jadi program utama Anies-Sandi dalam lima tahun ke depan. Di sini Anies-Sandi akan menunjukkan keberpihakannya pada UMKM,” ujar Sandi saat itu.

Keberpihakan. itu kata yang menurut saya harus dihapuskan dari seorang pemimpin. Pemimpin tidak seharusnya berpihak pada golongan tertentu.

Pemimpin harus bersikap adil dan tidak memihak. Jabatan politis seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Kepala Desa sekalipun, harus memperlakukan semua orang secara sama, memilih atau tidak memilihnya untuk jabatan itu.




Kembali ke masalah penataan Tanah Abang. Adakah pihak yang dirugikan?

Jelas.

Sebab keberpihakan akan merugikan pihak yang lain. Ada pihak-pihak yag tidak diperhatikan kepentingannya dalam proses penataan Tanah Abang, diantaranya:

Sopir Angkutan Umum

Dengan penutupan Jalan Jatibaru, para sopir angkot Tanah Abang mengaku bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan hingga 50%.

Perusahaan Ekspedisi

Pengusaha ekspedisi pun mengeluhkan penutupan Jalan Jatibaru, sebab truk barang yang biasanya keluar masuk kawasan itu tak lagi bisa melintas. Hal yang mana membuat proses bongkar muat barang tak bisa dilakukan. Dan ini jelas merugikan perusahaan ekspedisi.

Pedagang Blok G

Jika Sandiaga Uno pernah mengatakan penataan kawasan Tanah Abang merupakan cara Pemprov DKI Jakarta membantu Presiden Joko Widodo untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di Ibu Kota, saya pikir bukanlah hal yang tepat. Sebab apa yang dilakukan oleh Anies Sandi sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukan Jokowi. Jika Jokowi bersusah payah merelokasi pedagang kaki lima ke Blok G, maka yang dilakukan Anies Sandi adalah memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di bahu jalan (lebih tepatnya di jalan raya).

PKL di Jalan Jatibaru Raya (Sumber: detik.com)

Kenyataan ini membuat pedagang Blok G merasa dirugikan, sebab pengunjung yang seharusnya berbelanja ke Blok G tidak perlu bersusah payah naik ke Blok G untuk berbelanja karena barang yang sama sudah tersedia di kaki lima. Padahal pedagang Blok G masih harus merogoh kocek untuk sewa gedung, sedangkan pedagang kaki lima malah diberi lapak di jalan raya dan tenda gratis plus tanpa retribusi.

Jadi jelas memang keberpihakan terjadi seperti janji Anies dan Sandi pada waktu kampanye. Keberpihakan yang merugikan pedagang Blok G.

Warga Sekitar

Pihak lain yang juga dirugikan dalam penutupan Jalan Jatibaru ini adalah warga yang bermukim di sekitar wilayah tersebut. Bagaimana tidak, bagi warga yang memiliki kendaraan akan kesulitan untuk menuju kediamannya karena akses jalan mereka terganggu oleh pedagang kaki lima.




Penutup

Penataan Tanah Abang memang mutlak diperlukan.

Jika pada masa Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Joko Widodo, pedagang kaki lima yang berjualan di tepi atau bahu jalan direlokasi ke Blok G dengan berbagai cara dan susah payah, misalnya melalui penertiban dan memberikan fasilitas gratis uang sewa selama 6 bulan, maka pada saat Gubernur dipegang oleh Anies Baswedan, PKL malah diberikan tempat berjualan di jalan raya. Selain melanggar Undang-undang Lalu Lintas, juga terlalu memihak pada PKL Tanah Abang tanpa memperdulikan kepentingan sopir angkutan, pengusaha ekspedisi dan juga warga sekitar, serta mantan pedagang PKL yang kini menempati Blok G. Juga tidak memikirkan efek dari diperbolehkannya PKL di Tanah Abang berjualan di jalan raya, karena bisa saja PKL di tempat lain meminta fasilitas yang serupa.

Alasan keberpihakan yang sangat tidak boleh untuk dilakukan seorang pemimpin. Sebab seorang pemimpin seharusnya bisa bertindak adil kepada semua rakyatnya tanpa pandang bulu, kaya atau miskin, pedagang atau bukan. Keberpihakan jelas tidak sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jika seorang pemimpin harus berpihak kepada orang-orang yang hanya memilihnya pada saat Pemilu/Pilkada niscaya Indonesia tidak akan bisa seperti sekarang ini. Yang saya ketahui 7 Presiden yang pernah memimpin Indonesia semua bertindak adil bagi rakyatnya.

Dan saya yakin semua rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang seperti itu. Adil!

 

baca versi bahasa inggrisnya disini

read the english version here )

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *