Pertemuan Presiden Joko Widodo di Istana dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie dan kawan-kawan berbuntut panjang.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie (Sumber: detik.com)

Banyak pihak mengkritik pertemuan tersebut.  Salah satunya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

“Presiden offside. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis”, Kata Mardani Ali Sera.

Kemudian ada Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga mengungkapkan pendapatnya. Berikutnya ada Pengamat LIPI Siti Zuhro yang mengatakan Presiden harus menjaga etika politik.

Dan yang paling akhir Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang mengadukan pertemuan tersebut ke Ombudsman.

Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman menyebut ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Grace Natalie dan kawan-kawan (PSI) dengan Presiden Joko Widodo.




Presiden Punya Hak untuk Bertemu Siapapun

Sepertinya sebagian orang tidak mengerti posisi seorang Presiden. Presiden bisa menerima siapapun di Istana atau dimanapun, tanpa membedakan golongan atau kelompok. Presiden bukanlah Capres dari partai tertentu seperti pada saat kampanye. Sekali sudah terpilih, seorang Presiden bukanlah Presiden orang yang memilihnya saja, tetapi Presiden untuk semua (rakyat Indonesia).

Para pengkritik pertemuan itu hanya melihat Grace Natalie sebagai mantan wartawan dan pembaca berita di suatu stasiun televisi. Mereka tidak menyadari bahwa sekarang ini Grace Natalie tidak beda kelas dengan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Surya Paloh ataupun Prabowo Subianto. Mereka memiliki status yang sama yaitu ketua umum partai yang resmi akan berlaga di pemilu mendatang.

Mungkin sebagian orang lupa, atau mungkin punya sudut pandang yang lain bahwa ketika Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, mereka menganggapnya sebagai mantan Presiden. Kita tidak pernah tahu yang ada dalam pikiran Jokowi. Bisa saja dalam pertemuan tersebut Jokowi memposisikan kedua orang tersebut di atas sebagai seorang ketua umum suatu partai, bukan sebagai mantan Presiden.

Pertemuan Jokowi dengan ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana (Sumber: kompas.com)

Apakah Ombudsman itu? Dan Apa Fungsinya?




Apakah sebenarnya Ombudsman itu?

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang Berwenang Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Seluruh Indonesia.

Fungsinya adalah mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun derah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tugas-tugasnya adalah

1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan
3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
6. Membangun jaringan kerja
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Masalah yang mengemuka adalah bahwa pertemuan Presiden dengan pimpinan Partai Solidaritas Indonesia dipermasalahkan oleh beberapa pihak. Jika kita melihat tugas dan fungsi Ombudsman diatas dan mencoba membuat korelasi dengan pertemuan di Istana sepertinya tidak ada maladministrasi di dalamnya. Atau boleh dikatakan laporan ke Ombudsman adalah “salah alamat”, karena Istana atau Kantor Kepresidenan bukanlah area pelayanan publik!

Sedangkan laporan ACTA sendiri didasarkan  Pasal 1 angka 3 UU NO. 37 Tahun 2008, yang berbunyi:

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Jika Presiden dianggap lalai atau mengabaikan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau menggunakan fasilitas negara, lalu dimana Presiden harus menerima tamu-tamunya? Bahkan “youtuber” pun pernah berkunjung ke Istana, bukan ke rumah kediaman Presiden Jokowi.




Penutup

Siapapun bisa mendukung Presiden. Dan siapapun bisa tidak setuju dengan Presiden. Sama halnya dengan Presiden bisa bertemu dengan siapapun. Bahkan dengan lawan politik sekalipun. Dan untuk kita ketahui mungkin baru (hanya) Presiden Joko Widodo yang melakukannya. Presiden sebelumnya tidak bertemu dengan lawan politiknya di Istana, bahkan tidak sama sekali. Jokowi melakukannya dengan saingannya pada Pilpres 2014 yaitu Prabowo Subianto.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di Istana (Sumber: viva.co.id)

Mungkin saja akan ada ketua partai yang lain yang akan datang ke Istana, menemui Jokowi.

Atau seandainya para pengkritik itu diundang ke Istana, apakah itu berarti mereka tidak mau datang karena menggunakan fasilitas negara?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *