Masih berbekas di ingatan kita ketika Ketua BEM UI meng”kartu-kuning”kan Presiden Joko Widodo. Belum hilang rasa salut dan rasa heran kita terhadap tindakan Zaadit Taqwa tersebut, kini ada masalah besar yang dihadapi bangsa ini luput dari pengamatan para mahasiswa (dan organisasi kemahasiswaan). DPR mensahkan UU MD3 yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang memberi keistimewaan dan kekebalan bagi anggota DPR.

Ruang Paripurna DPR (Sumber: detik.com)

Semoga saja lolosnya pasal kekebalan anggota DPR dalam UU MD3 tidak menghasilkan kartu kuning ke-2 untuk Presiden Joko Widodo. Atau beranikah mahasiswa memberikan kartu kuning bagi anggota DPR? Atau bagi diri mereka sendiri?




Dari dulu memang mahasiswa hanya mengkritisi kinerja Pemerintah. Padahal, banyak ketidakadilan di area yudikatif. Banyak penyimpangan di daerah kerja legislatif. Tapi sepertinya mahasiswa tidak tertarik untuk mengkritisi kinerja para Hakim, Jaksa, Polisi dan Anggota DPR. Benarkah begitu?

Terbukti dengan disahkannya UU MD3 oleh DPR yang memberi kekuasaan yang sangat besar terhadap DPR mahasiswa tidak memberikan reaksi apa-apa.

Sejak disahkannya UU MD3 pada Senin 12 Februari 2018, tidak satupun komponen mahasiswa yang menyatakan keberatan atau ketidaksetujuannya apalagi melakukan demonstrasi.

Padahal pada Pasal 73 UU MD3 disebutkan bahwa polisi wajib membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR. Selain itu pasal 122 huruf K yang menyatakan seseorang dapat dipidanakan jika dianggap merendahkan martabat DPR. Pasal 245 yaitu pemanggilan anggota dewan harus seizin presiden dengan sebelumnya melalui pertimbangan MKD.

Sedangkan jika kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016, Mahkamah Konstitusi justru telah membatalkan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden karena dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Lalu dimanakah “posisi” DPR jika dibandingkan dengan Presiden?

Katanya pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menjaga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara dan pribadi anggota DPR sebagai pejabat negara. Sebegitu agungkah anggota DPR hingga harus dijaga kehormatannya? Kehormatan hanya datang bagi orang tidak melanggar etika, adat atau hukum. Bukankah ini artinya jika anggota DPR terindikasi melakukan tindakan korupsi tidak bisa diproses secara hukum karena kedudukannya?

Selanjutnya, Pasal 122 yang membuat DPR, kembali melalui MKD, bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggota DPR. Pasal ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup di Indonesia. Sebab jika seandainya KPK melalui penyelidikannya berusaha untuk menahan seorang anggota DPR dianggap sebagai bentuk penghinaan bagi anggota dewan, kemudian anggota dewan tersebut, merujuk ke UU MD3 meminta polisi untuk menahan anggota atau penyidik KPK (bahkan bisa dalam waktu 30 hari) maka sama saja artinya KPK tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pemberantas korupsi di Indonesia.




Jika pemanggilan paksa oleh DPR diberlakukan melalui Pasal 122 UU MD3 maka masyarakat tidak akan berani mengkritik dan mengontrol DPR. Jika demikian adanya berarti hak-hak sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 45 sudah dikangkangi oleh UU MD3 sebab Pasal 28E ayat 3 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bukankah setiap warga negara Indonesia harus tunduk terhadap hukum yang sama tanpa pengecualian? Baik itu anggota DPR atau bukan. Pejabat atau rakyat biasa. Bahkan Presiden sekalipun!

 

DPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau Perwakilan Dirinya Sendiri?

DPR katanya adalah perwakilan rakyat. Dan Gedung DPR adalah rumah rakyat. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pernah mengatakan hal tersebut. Tetapi bahkan dalam pembuatan RUU MD3 rakyat tidak diundang untuk hadir di”Rumah Rakyat” itu. Sepertinya DPR tidak pernah mensosialisasikan RUU MD3 yang mengandung pasal 73, 122 dan 245. Tidak pernah kita dengar DPR melakukan kegiatan resmi untuk menerima masukan masyarakat mengenai pasal-pasal kekebalan itu sebagaimana yang dilakukan pada pembahasan RUU yang lain.

Akibatnya masyarakat tidak pernah tahu akan isi pasal-pasal yang ada di RUU MD3. Yang sering kita dengar mengenai UU MD3 adalah mengenai penambahan jumlah kursi pimpinan DPR.

Nah sekarang masyarakat keberatan dengan isi pasal-pasal dalam UU MD3. Sebagai wakil rakyat harusnya DPR mendengar keluhan masyarakat, bukan justru mendorong Presiden untuk menandatangani UU tersebut.

 

Dimana Menteri Hukum dan HAM Pada Saat Pembahasan RUU MD3?

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Presiden enggan menandatangani pengesahan UU MD3 sebagai bentuk protes terhadap pasal-pasal yang menuai kontroversi publik.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Sumber: kompas.com)

Jika apa yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly benar adanya, tidak seharusnya Presiden tidak mau membubuhkan tanda tangannya dalam UU MD3 tersebut. Mengapa? Karena UU tersebut adalah produk bersama yang dibahas DPR dan pemerintah.

Masalahnya adalah kenapa pasal-pasal mengenai kekebalan untuk anggota dewan tersebut lolos menjadi Undang-Undang. Kemana sang Menteri (atau perwakilannya) pada saat pembahasan? Haruskah Presiden Joko Widodo yang harus menanggung beban “ketidakhadiran” sang menteri atau ketidaktahuan menteri yang bersangkutan? Apakah juga mahasiswa tidak ada yang berupaya hadir pada saat pembahasan RUU terutama bagi para mahasiswa hukum yang jumlahnya puluhan ribu di Indonesia? Atau setidaknya mendapatkan Draft RUU MD3 tersebut bagi mahasiswa yang ada di luar Jakarta?

Jelas Yasonna Laoly mengakui bahwa dia tidak melaporkan dinamika yang terjadi saat pembahasan UU MD3 kepada Presiden Jokowi.

“Waktunya itu kan sangat padat, jadi baru tadi (Selasa kemarin) saya melaporkan,” ujar Yasonna pada Selasa (20/2/2018). Alasan yang kurang tepat untuk dijadikan untuk tidak mau menandatangi UU tersebut. Bukankah seharusnya menteri Hukum dan HAM dengan logikanya sendiri dapat memutuskan sendiri tanpa harus melapor kepada Presiden bahwa tindakan DPR memasukkan pasal mengenai kekebalan bagi anggota DPR adalah hal yang tidak mungkin untuk diakomodasikan jika kita melihat kembali ke Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016 tentang penghinaan terhadap Presiden?




Buah Simalakama bagi Presiden Joko Widodo

Banyak usulan kepada presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengganti sejumlah pasal yang dinilai kontroversial tersebut.

Presiden Joko Widodo (Sumber: kompas.com)

Namun, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan tidak akan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU MD3.

Pilihan yang sulit untuk Presiden Joko Widodo. Di satu sisi tidak ingin menerbitkan Perppu, di sisi lain tidak ingin menandatangani UU MD3. Walaupun sebenarnya Presiden tahu betul bahwa Undang-Undang itu tetap akan berlaku walaupun tanpa tanda tangan sang Presiden.

UU MD3 tersebut akan berlaku dengan sendirinya, karena dalam Pasal 73 ayat 2 UU 12/2011 jelas disebutkan bahwa, “Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

Presiden Joko Widodo justru lebih memilih mendorong masyarakat untuk ramai-ramai menggugat UU MD3 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah, jika ternyata Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan yang disampaikan masyarakat, apakah Presiden Joko Widodo tetap dengan pendiriannya untuk tidak mengeluarkan Perppu?

Saya sendiri sebagai pribadi mengharapkan Presiden Joko Widodo mau menjadi benteng terakhir dalam menjaga bangsa ini, karena bagaimanapun juga, Presiden adalah orang nomor satu di negeri ini, yang artinya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk rakyatnya.

Hosting Unlimited Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *