Penataan Tanah Abang sepintas telah menunjukkan hasil. Karena PKL merasa senang karena sudah memiliki areal berjualan yang tidak diganggu oleh petugas Trantib. Tapi apakah demikian kenyataannya?

Ditempat lain, penataan Tanah Abang telah memicu kreatifitas PKL. Jika di Tanah Abang Pemprov DKI sudah menyediakan jalan raya sebagai tempat untuk berjualan bagi para pedagang kaki lima, lain hal di Melawai.

Di tempat ini justru pedagang mencoba memasang spanduk bertuliskan OK OCE seakan-akan telah dibina oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Program OK OCE yang digagas oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Pada kenyataannya para pedagang tidak atau belum masuk dalam program tersebut. Itu menurut Sandiaga Uno.

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan  bahwa OK OCE tidak punya program di trotoar Jalan Sunan Ampel dan Jalan Aditiawarman I, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hal itu dikatakannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada hari Selasa (27/2/2018).




Penataan Memperbolehkan Melanggar Hukum/Undang-undang?

Camat Kebayoran Baru Aroman Nimbang mengatakan PKL di Jalan Sunan Ampel dan Jalan Aditiawarman I untuk sementara diperbolehkan berjualan di atas saluran air dan trotoar. Hal itu merupakan penataan sementara sebelum mereka direlokasi. Meski demikian, Aroman menyebut tidak ada izin yang dikeluarkan pemerintah untuk berjualan di sana. “Itu tidak ada izin dari pemkot, dari kecamatan, kelurahan, kami hanya menata untuk sementara sambil menunggu relokasi,” katanya.

Aroman mengatakan, mulanya para PKL memenuhi bahu jalan sehingga menghambat laju kendaraan. Oleh karena itu, pihaknya menata sementara para PKL dengan memperbolehkan mereka berjualan di atas saluran air dan trotoar. “Itu, kan, solusi sementara ya, karena memang mereka juga sudah lama (berjualan) di situ. Kemudian dari lingkungan juga tidak ada keberatan,” katanya.

Menurut Aroman, Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Selatan sudah mendata para PKL yang berjualan di sana. Nantinya, para PKL itu akan direlokasi. “Sementara kami tata dulu di situ, sambil menunggu relokasi,” ucap Aroman.

 

Relokasi; Harapan Pedagang Kaki Lima. Apakah Tanpa Biaya?

Aroman Nimbang, Camat Kebayoran Baru mengatakan, pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sunan Ampel dan Jalan Aditiawarman I, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan direlokasi ke kawasan Blok S.

Relokasi adalah harapan setiap pedagang kaki lima. Selain mendapat tempat yang layak juga biasanya mendapat perlakuan istimewa. Tapi apakah sebenarnya merelokasi PKL tidak membutuhkan biaya? Pertanyaannya dari pos manakah biaya itu diambil? Apakah bisa dikeluarkan begitu saja oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa berkonsultasi dengan DPRD?




PKL di Kota Tua

Kesemrawutan yang sama juga terjadi di Kota Tua Jakarta Barat.  Trotoar dan jalan digunakan  pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan. Konsep penataan PKL yang ditawarkan oleh Anies-Sandi telah membuat PKL semakin banyak, berharap mereka juga bisa disediakan tempat berjualan. Lain hal ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta dimana penertiban menjadi momok bagi pedagang kaki lima.

Penataan cenderung mengarah ke pembiaran sehingga pedagang kaki lima semakin berani untuk berjualan di trotoar bahkan di jalan raya.

Di Jalan Lada misalnya, tiga lajur sudah digunakan PKL untuk berjualan. Demikian juga dengan trotoar sudah dipenuhi gerobak PKL. Kondisi ini membuat pejalan kaki yang seharusnya berjalan di trotoar akhirnya harus berjalan di jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan.

PKL di Kota Tua Jakarta Barat (Sumber: kompas.com)

Sandiaga selalu menekankan bahwa pendekatan yang dia lakukan bersama Anies adalah penataan, bukan penertiban.

Bahkan Sandiaga Uno sebelumnya sudah mengatakan akan menata Kota Tua seperti penataan Tanah Abang. Hal itu disampaikannya ketika dia dan Anies meluncurkan konsep penataan Tanah Abang.

Namun keduanya tak pernah mengungkapkan apakah Kota Tua akan dibuat seperti Tanah Abang yang jalannya ditutup sehingga PKL bebas berjualan atau tidak. Sandiaga Uno hanya mengisyaratkan akan melakukan pendataan, sama seperti Tanah Abang.

“Ini Tanah Abang sudah jalan, harus benar nih jangan sampai begitu didata banyak lagi yang datang bilang nggak dapat. Kami nggak mau seperti itu, kami mau data yang akurat,” ujar Sandiaga.




Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Novriandi S Husodo juga mengatakan bahwa penutupan jalan mungkin bisa saja dilakukan.

Kita lihat saja apakah hal itu akan dilakukan atau tidak.  Yang pasti penataan Tanah Abang yang memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di jalan raya, sudah berbuah pengaduan ke pihak kepolisian karena penutupan jalan adalah tindakan melawan hukum.

Hosting Unlimited Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *