“Kalau sekarang Presiden tidak mau tanda tangan, kan, lucu. Berarti Presiden enggak konsisten dengan apa yang dia katakan dalam sidang paripurna,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Sumber: kompas.com)


Menarik untuk mencermati ucapan Fadli Zon di atas.

Inkonsistensi! Betul kata Fadli Zon, sebab revisi UU MD3 memang dibahas bersama oleh Pemerintah (Presiden) dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Saya kira Presiden seharusnya bilang kalau tidak setuju. Seharusnya dia bilang ada sejumlah hal yang tidak saya setujui agar UU tersebut tidak disahkan,” katanya lagi.




Seyogianya memang Presiden harus menanda-tangani UU MD3 tersebut. Itu bentuk tanggung jawabnya ikut serta dalam pembahasan revisi UU MD3. Jika Presiden tidak mau membubuhkan tanda-tangannya berarti ada sesuatu yang lebih mulia daripada harus mengikuti aturan yang ada. Walaupun sebenarnya Presiden punya hak untuk tidak menanda-tanganinya sebab tanpa tanda tangan Presiden pun Undang Undang tersebut akan berlaku dengan sendirinya setelah masa 30 hari berlalu dari waktu pengesahannya.

Bisa saja itu adalah bentuk kekecewaan Presiden terhadap utusannya dalam rapat dengan DPR. Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Hukum dan HAM. Sebab menurutnya, Yasonna Laoly tidak memegang dengan baik amanah yang diberikan Jokowi untuk membahas Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPRD ( UU MD3).

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto (Sumber: kompas.com)

Lain Demokrat lain pula dengan PDIP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah bekerja dengan baik saat mengawal proses penyusunan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 bersama DPR. Menurutnya, tidak ada yang salah meskipun Yasonna mengaku tak melaporkan kepada Presiden Jokowi adanya sejumlah pasal kontroversial terkait imunitas DPR dalam UU MD3. Hasto menambahkan, bagi pihak yang menolak UU MD3 sebaiknya segera menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).




Niat DPR
Kembali mencermati ucapan Fadli Zon. Kebenaran seorang anggota DPR dengan logikanya. Dan saya pikir sama dengan logika kita semua. Suatu hal yang kita setujui bersama harus kita akui keberadaannya. Dalam hal mengenai UU MD3 yang membuat masyarakat merasa ketakutan dengan kekuasan DPR melalui UU MD3 tersebut tidak ada jalan lain, Presiden memang harus membubuhkan tanda tangannya.

Lalu apakah sebenarnya DPR sudah sangat benar dalam hal ini? Tidak perlu ahli bahasa untuk mengartikan DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya anggota dewan di lembaga Legislatif tersebut memang tujuannya adalah sebagai perwakilan rakyat, yang artinya: Memperjuangkan hak rakyat yang diwakilinya!

Pertanyaan kita akan muncul menyangkut UU MD3, apakah benar DPR memperjuangkan hak rakyat yang diwakilinya?

Menurut Pasal 122 huruf k dalam UU MD3 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Jadi jelas bahwa DPR membuat pasal tersebut bukan dalam hal membela kepentingan rakyat. Tapi kepentingan mereka sendiri. Termasuk mengambil langkah hukum terhadap orang-perorangan (rakyat) atau kelompok orang. Jelas kita ketahui rakyat bukanlah tandingan sepadan bagi lembaga yang bernama DPR.

Lebih lanjut dalam Pasal 245 Ayat (1) disebutkan: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Jelas sekali pasal ini adalah bentuk benteng pertahanan DPR terhadap hukum. Bukankah dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika anggota DPR melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan tugasnya untuk memanggilnya dan melakukan pemeriksaan harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk kemudian harus pula mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Yang kita tahu segala bentuk tindak pidana harus ditangani oleh pihak kepolisian, atau jika dalam bentuk korupsi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal berikutnya yang membuat anggota DPR melebihi kapasitas seorang Presiden adalah Pasal 73 Ayat (3): Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sungguh kekuasaan yang sangat besar yang diberi wewenang untuk melakukan panggilan paksa.

Lebih lanjut Ayat (4) pasal yang sama huruf b disebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Dan yang terakhir Pasal 73 Ayat (5) disebutkan bahwa Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Tentu ini sangat potensial untuk disalahgunakan!

Jadi jelas niat baik DPR hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan rakyat!




Penutup
Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju dengan UU MD3 tersebut. Tapi apakah semua yang menolak Undang-undang tersebut harus menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi seperti kata Hasto? Lalu jika harus masyarakat (rakyat Indonesia) yang harus memperjuangkan haknya, apa peran DPR ketika berhadapan dengan penguasa dalam membela rakyat yang diwakilinya. Atau sebaliknya dimana fungsi seorang Presiden yang harus melindungi hak-hak rakyat seperti diatur dalam UUD 45. Bukankah lebih mudah bagi Presiden untuk memutuskan? Jika setuju, hanya perlu membubuhkan tanda tangan. Atau jika menolak cukup menerbitkan Perppu. Lalu mengapa harus rakyat yang disuruh memperjuangkan haknya sendiri? Bukankah Presiden punya sikap sendiri?

Melalui tulisan ini saya ingin bertanya apakah Presiden menginginkan UU MD3 itu berlaku? Atau Tidak?

Hosting Unlimited Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *