Becak.

Menarik untuk dibicarakan! Tidak hanya di kedai kopi, tapi juga di dunia politik.

Becak (Sumber: Wikipedia)

Objek yang satu ini menjadi topik yang paling hangat dibicarakan akhir-akhir ini, terutama setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbolehkan becak kembali beroperasi di Jakarta.

Mengijinkan becak beroperasi sama saja mengundang arus urbanisasi, yang pada akhirnya akan membuat Jakarta semakin semrawut dan padat.

Kelebihan becak dibandingkan angkutan lainnya adalah bahwa becak mungkin bisa dikategorikan dengan angkutan ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan bakar fosil yang bisa menimbulkan polusi udara.

Sejarah Pelarangan Becak di Jakarta

Terlepas dari ada manfaat atau tidak becak beroperasi di Jakarta, menurut sejarahnya pada Tahun 1970 Gubernur Ali Sadikin pernah melarang memproduksi becak di Jakarta atau memasukkan becak ke wilayah DKI Jakarta.

Bahkan pada Tahun 1972, DPRD DKI mengesahkan Perda no. 4/1972: menetapkan becak, sama dengan opelet, bukan jenis kendaraan yang layak untuk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta periode 1987 – 1992, Wiyogo Atmodarminto lebih tegas melarang becak beroperasi di Jakarta. Dengan mengusung konsep BMWnya,  yaitu: Bersih, Manusiawi, serta Wibawa, Wiyogo Atmodarminto mengeluarkan Peraturan Daerah yang menyatakan becak dilarang beroperasi di Ibu Kota Jakarta, yang ditetapkan melalui Perda No 11/1988.

Wiyogo Atmodarminto (Sumber: Wikipedia)

Larangan itu berlaku sejak bulan April 1990.




Nah sekarang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta. Apa urgensinya mengijinkan becak kembali beroperasi di Jakarta yang sudah dipadati oleh berbagai kendaraan pribadi dan angkutan massal berbasis aplikasi?

 

Pemda DKI Tidak Melarang Urbanisasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tidak melarang arus urbanisasi. Menurutnya tidak boleh ada larangan bagi warga daerah yang mengadu nasib di Ibu Kota. Namun, mereka harus memiliki keahlian dan kepastian tempat tinggal.

“Untuk yang datang, kami harus pastikan mereka punya skill sesuai dengan sekarang yaitu new ekonomi, ekonomi baru, digital. Itu yang akan kami kembangkan,” ujar Sandiaga.

Pernyataan yang jelas tidak berkaitan dengan skill seorang penarik becak.

“Kami di sini tegas saja bahwa kami sebagai pemangku kebijakan, kami pastikan mereka akan tegas dipulangkan,” katanya lagi.

Lalu bagaimana dengan penarik becak yang berasal dari luar Jakarta yang sudah terlanjur datang ke Jakarta? Yakinkah kita bahwa untuk memulangkan mereka ke kampung halamannya akan bisa dengan mudah dilakukan tanpa rintangan? Mereka yang sudah terlanjur meminjam uang untuk datang ke Jakarta dengan membawa becaknya akan rela kembali? Bagaimana mereka mengembalikan pinjaman tersebut?




Analisis

Semua berawal dari sebuah kebijakan!

Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang Kepala Daerah tidak melalui sebuah kajian yang matang? Sebegitu mudahkah membuat sebuah kebijakan?

Mengijinkan becak beroperasi di Jakarta, efeknya akan mengundang arus urbanisasi. Dan urbanisasi adalah masalah besar bagi sebuah kota. Mengapa? Karena kaum urban membutuhkan tempat tinggal.

Di Jakarta, mudahkah mendapatkan tempat tinggal? Jelas sangat sulit.

Ini akan berdampak kaum urban akan mencoba kembali masuk ke daerah aliran tepi sungai, kolong jembatan atau tanah-tanah tidak produktif di Jakarta, yang pada akhirnya akan menimbulkan biaya besar untuk menertibkannya, dan mungkin potensi ketidaktertiban yang akan ditimbulkannya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi perselisihan dengan angkutan berbasis Aplikasi jika mengambil penumpang di tempat becak tersebut mangkal.

Jelas akan menambah pekerjaan Pemerintah Daerah untuk membatasi mereka. Lalu adakah efek lain bagi Jakarta. Sangat jelas berdampak besar, karena Jakarta adalah Ibukota Negara tempat keberadaan kantor-kantor perwakilan asing dan kantor Pemerintahan. Bagaimana kalau pada akhirnya mereka berunjuk rasa untuk memperjuangkan kepentingan mereka di depan Istana Presiden? Bukan hanya akan menjadi beban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga akan menguras biaya operasional dari Kepolisian. Dan bukan tidak mungkin akan ditumpangi oleh aktor-aktor politik.

 

Fakta Mengenai Keberadaan Becak

Di beberapa daerah di Jawa Tengah, becak memang masih bisa ditemui. Namun keberadaan mereka sudah mulai tergusur, tidak hanya oleh aturan pemerintah yang melarang becak, tetapi juga mulai tergantikan oleh ojek konvensional dan ojek online.

Bahkan di kota kecil seperti kota Sibolga di Sumatera Utara becak sudah mati dengan sendirinya dan tergantikan dengan becak dengan menggunakan sepeda motor. Bukan oleh sebuah kebijakan berbentuk Peraturan Daerah, tetapi oleh perkembangan jaman itu sendiri.

Sekedar bahan pembanding, angkutan umum di Medan sudah mulai kehilangan penumpang karena adanya Taksi Online seperti Grab dan Gojek. Bahkan Ojek Pangkalan di kota-kota besar di Indonesia sudah terlindas kemajuan jaman oleh saudara mereka sendiri yang bernama Ojek Online.

Miris jika kita kembali melihat becak akan kembali beroperasi di Jakarta. Kota besar padat penduduk dengan masalah kemacetan, akan dijejali kembali dengan angkutan yang bernama becak.
Jika memang tujuannya adalah untuk mengangkat kehidupan para tukang becak, kenapa tidak melakukannya dengan memberikan keterampilan untuk mereka. Memberi pelatihan sama dengan mereka yang telah diwadahi dengan Program OK OCE? Atau mempekerjakan mereka sebagai penyapu jalan?

Tulisan ini bukan bentuk kritik. Hanya sebagai sebuah opini, agar para tukang becak yang dijadikan sebagai objek politik dapat terangkat harkat kehidupannya. Bukankah dengan membiarkan mereka kembali melakoni kehidupan sebagai tukang becak sama saja dengan membiarkan mereka tetap dengan cara hidup mereka yang terdahulu? Lalu dimana kemajuan yang sering didengung-dengungkan para Pemimpin? Ataukah itu hanya sebuah retorika belaka?




Akankah Becak Bisa “Survive” di Jakarta?

Beragam jenis angkutan telah menjejali Jakarta. Persaingan akan semakin ketat.

Tidak “fair” memang untuk membandingkan antara angkutan online dengan becak. Tapi pengalaman penulis menggunakan taksi online mengindikasikan bahwa becak tidak akan bisa survive di Jakarta. Jika Taxi konvensional saja bisa dilibas oleh Taxi berbasis aplikasi, begitu juga dengan penumpang angkot yang beralih menggunakan Taxi Online, apalagi becak, akan sangat mudah kehilangan penumpang. Bayangkan jika untuk jarak 1 kilometer Taxi Online hanya memungut Biaya Rp. 3.000,- ditambah biaya aplikasi Rp. 2.000,-, maka untuk jarak 1 KM kita hanya perlu mengeluarkan uang Rp. 5.000,- dan kita sudah bisa duduk tenang di dalam mobil berpendingin udara. Siapa juga yang mau naik becak dengan biaya yang sama?

Jangan katakan itu hal yang mustahil. Penulis pernah menggunakan Taxi Online dari Gang Simalungun di Medan Tenggara ke Terminal Terpadu Amplas di Medan Amplas yang berjarak 1,9 KM dengan biaya hanya Rp. 8.000,-.

Peta Jarak Gang Simalungung - Terminal Amplas  (Sumber: Google)

Penutup
Sepertinya kita tidak harus hidup kembali ke jaman yang telah lampau. Biarkanlah becak sebagai masa lalu di Jakarta. Tidak perlu dihidupkan kembali. Masa lalu hanya nikmat untuk dikenang. Dan kenangan itu bisa di wadahi dengan membuat Museum.

Dan kita cukup datang ke Museum tersebut dan bernostalgia seraya menyanyikan lagu “Naik Becak” ciptaan Ibu Soed:
Saya mau tamasya
Berkeliling keliling kota
Hendak melihat-lihat keramaian yang ada
Saya panggilkan becak
Kereta tak berkuda
Becak! Becak!
Tolong bawa saya.

Wacana sudah digulirkan. Kebijakan sudah dibuat. Kita lihat saja ke arah mana ujung dari kebijakan ini.

Ayo kita pantau bersama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *