Akhirnya, tanpa dibubuhi tanda tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, UU MD3 resmi berlaku.

Tanda Tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Sumber: news.liputan6.com)

Menyedihkan!

Betapa tidak, dengan berlakunya UU MD3 yang setelah diberi nomor menjadi UU No. 2 Tahun 2018, masyarakat tidak boleh lagi secara sembarangan mengungkapkan perasaan hatinya yang dapat menyinggung perasaan para anggota DPR. Atau dalam istilah para anggota dewan “merendahkan kehormatan” DPR. Jika hal itu dilakukan, maka siap-siap saja dijerat dengan Pasal 122 huruf k dari UU No. 2 Tahun 2018.




Pasal 122 huruf k: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Sampai Dimana Tanggung Jawab Menteri Hukum dan HAM?

Untuk lebih jelasnya sampai dimana bentuk tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM atas berlakunya UU MD3 ( yang sekarang disebut UU NO. 2 Tahun 2018) mari kita lihat video berikut ini.

Menkumham Persilahkan Masyarakat Ajukan Uji Materi UU MD3 (Sumber Video: kompas TV)

Pembaca sekalian dapat memberi penilaian dari pernyataaan Menteri Hukum dan HAM dalam video diatas. Yang pasti kita, masyarakat Indonesia hanya diberi kemungkinan untuk menolaknya melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Saya sendiri berpendapat bahwa kita sudah dibebani oleh ketidak-profesionalan seorang Menteri Hukum dan HAM. Bagaimana tidak. Lolosnya UU MD3 menjadi UU No. 2 Tahun 2018 tidak terlepas dari keteledoran Menteri Hukum dan HAM. Dan sekarang kita (masyarakat) disuruh untuk menggugatnya!

Bukankah juga Menteri Hukum dan HAM tidak melindungi haknya sendiri? Apakah sebagai Menteri Hukum dan HAM, dia boleh merendahkan martabat DPR? Menurut Pasal 122 huruf k dari UU No. 2 Tahun 2018, siapapun, tanpa terkecuali, akan diambil langkah hukum jika merendahkan kehormatan DPR (mengkritik DPR?). Mungkin saja termasuk terhadap Presiden, karena dalam Pasal tersebut tidak disebutkan pengecualian terhadap Presiden. Dan yang pasti sasaran tembaknya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana pada saat Pimpinan KPK berusaha dihadirkan ke DPR untuk dimintai keterangan, Pimpinan KPK tidak ada yang hadir. Pemanggilan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI itu dilakukan dalam rangka menyelidiki kinerja KPK dan para penyidiknya, tetapi KPK selalu menolak untuk datang.




Seharusnya Pemerintah bertanggung jawab atas lolosnya revisi UU MD3 tersebut menjadi Undang Undang. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo sebagai representasi pemerintah sudah seharusnya melakukan pembatalan terhadap Undang Undang ini karena telah mengancam kebebasan rakyat Indonesia untuk mengeluarkan pendapatnya mengkritik perwakilannya sendiri.

Jika Presiden membiarkan Undang Undang ini berlaku walau dengan tidak membubuhkan tanda tangan, tetap saja Presiden harus bertanggung jawab akan berlakunya Undang-Undang ini. Tidak membubuhkan tanda tangan bukan berarti terlepas dari sebuah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya. Karena bagaimanapun juga ketika DPR mengajukan UU MD3 ini direvisi bukan hanya dilakukan oleh DPR sendiri, tetapi dilakukan pembahasan secara bersama antara DPR dengan Pemerintah. Dan Presiden pun pasti tahu bahwa Undang Undang tersebut pasti berlaku dengan sendirinya setelah melewati batas waktu 30 hari sejak pengesahannya oleh DPR.

Bukan langkah yang bijak menyuruh rakyat untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Selain membebani rakyat juga bentuk ‘lepas tangan’ atas tindakan yang kurang tepat yang dilakukan seorang Menteri Hukum dan HAM.

Berlakunya UU no. 2 Tahun 2018 Rentan Penyalahgunaan Kekuasaan

Merujuk ke Pasal 73 UU No.2 Tahun 2018 yang baru saja berlaku tanpa tanda tangan (tanpa persetujuan) Presiden, maka Kepolisian yang berada langsung dibawah Presiden, harus tunduk terhadap permintaan DPR seperti tercantum dalam Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 ini.

Pasal 73:

Ayat (3): Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4) b: Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Ayat (5): Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dan bukankah Pasal 73 Ayat (5) adalah bentuk kesewenang-wenangan jika menahan seseorang tanpa sebab yang jelas? Apakah DPR berhak menentukan seseorang bersalah hingga harus ditahan selama 30 hari?

Jika demikian halnya mengapa dalam Pasal 245 Undang Undang No. 2 Tahun 2018 ini, untuk memeriksa anggota DPR yang tersangkut kasus tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden?

Pasal 245:

Ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.




Penutup

Satu-satunya jalan yang paling mungkin ditempuh untuk melindungi rakyat Indonesia dari tindakan sewenang-wenang DPR adalah dengan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan berlakunya UU NO. 2 Tahun 2018 ini.

Ini hanya pendapat seorang rakyat Indonesia. Mudah-mudahan DPR tidak tersinggung dan menjerat penulis dengan pasal 122 huruf k UU No. 2 Tahun 2018 ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *